Lingkungan Legal dan Peraturan, Aspek Lisensi, dan Antitrust serta Hubungan dengan Keadaan Republik Indonesia

1.1.  Latar Belakang

Setiap pemerintahan nasional di dunia ini mengatur perdagangan dan perniagaan dengan negara lain dan mencoba mengendalikan akses dari perusahaan asing terhadap sumber daya nasional. Setiap negara mempunyai keunikan sistem hukum dan regulasi sendiri yang mempengaruhi operasi dan aktifitas perusahaan global, termasuk kemampuan pemasar global untuk mengenali peluang pasar yang ada. Hukum dan regulasi memaksa perpindahan produk, jasa, orang, uang, dan keahlian melintasi batas-batas negara. Pemasar global harus mencoba untuk menelusuri rangkaian hambatan nasional ini dan dalam beberapa hal untuk suatu kawasan. Upaya-upaya ini dihalangi oleh kenyataan bahwa hukum dan regulasi kadang-kadang ambigius dan terus-menerus berubah.

Stabilitas politik merupakan salah satu variabel penting bagi perusahaan ketika mempertimbangkan perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beranekaragam seperti masalah-masalah sipil (konflik), aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu.

Keputusan pemasaran dalam konteks internasional sangat dipengaruhi oleh prospektif politik kedua negara (negara sendiri atau negara lain). Pemerintah bernagai negara di dunia membantu industri dalam negerinya dengan memperkuat daya saing mereka melalui kebijakan fiskal dan moneter dengan beranekaragam. Dukungan politik yang demikian dapat memainkan peranan penting dalam mencari pasar luar negeri.

1.2.  Teori

1.2.1. Lingkungan legal dan peraturan

Semua negara mengatur perdagangan dengan negara lain dan mengawasi akses orang lain terhadap sumber daya internasional. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda yang menimbulkan dampak pada kemampuan pemasaran global untuk mengerahkan setiap peluang pasar gelobal dalam sebuah negara.

a)    Hukum internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada dua kategori hukum internasional: hukum publik atau hukum internasional dan hukum perdagangan internasional. Hukum internasional menyangkut bidang perdagangan dan bidang lain yang secara tradisional berada di bawah yuridiksi dari masing-masing bangsa. Hukum internasional awalnya mengenai pernyataan perang, menetapkan perdamaian, dan isu politik yang lain seperti pengakuan pengakuan diplomatik atas kesatuan negara dan pemerintah yang baru.

b)    Negara Kebangsaan dan kedaulatan

Kedaulatan suatu Negara berarti bahwa pemerintah Negara tersebut memegang pengawasan kegiatanekonomi dalam batas-batas Negara. Generalisasi ini ditempatkan menurut dua kriteria penting:

oTahap perkembangan Negara bersangkutan, yaitu: Negara maju, Negara berkembang.

oSistem politik dan ekonomi yang diterapkan dalam Negara tersebut, yaitu: ekonomi yangdiperintah atau direncanakan secara sentral dengan system politik sosialis atau komunis, kapitalistik demokrasi berorientasi pasar, atau sistim ekonomi dan politik campuran.Jadi berbagai Negara menguasai perkembangan industry atau ekonomi mereka sendiri termasuk menjalankan praktek hambatan untuk mempromosikan maupun melindungi sector ekonomi Negara sendiri.

Ø Konflik hukum: dalam transaksi perekonomian antar bangsa sering terjadi konflik tentang penggunaanhukum Negara mana. Untuk itu semua pihak harus menetapkan didalam kontrak mengenai hukum manayang akan digunakan. Bila kedua pihak tidak mencapai kesapakatan maka dapat menggunakan pengadilan arbitrasi. Kriteria penetapan biasanya menggunakan pertimbangan domisili kedua pihak, dantempat pelaksanaan kontrak.

Ø Jangkauan ekstrateritorial: merupakan kondisi dimana suatu negara memberlakukan kendali atas warganegara dan perusahaannya yang terjadi di negara lain. Sebuah perusahaan internasional harusmenjalankan bisnis dalam sebuah negara berdaulat dengan tunduk pada hukum yang berlaku.

1.2.2. Aspek Lisensi

Lisensi merupakan perjanjian kontraktual di mana lisensor mengizinkan pemegang lisensi untuk menggunakan hak paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tak berwujud lainnya sebagai ganti atas pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Lamanya perjanjian lisensi dan jumlah royalti yang dapat diterima perusahaan merupakan masalah negosiasi komersial antara pemberi dan penerima lisensi. dan tidak ada pembatasan atas pengiriman royalti ke luar negeri. Dan di banyak negara. elemen-elemen dari lisensi ini diatur oleh lembaga pemerintah.

Pertimbangan penting dalam memberikan lisensi termasuk analisis mengenai aset apa (hak milik) yang akan dnawaikan perusahaan untuk dilisensi, berapa harga aset tersebut. apakah hanya memberikan hak untuk "membuat" produk atau memberikan hak untuk "menggunakan" dan "menjual" produknya juga. Hak untuk memberikan sublisensi merupakan isu penting lainnya. Seperti halnya dengan persetujuan distribusi. keputusan juga harus dibuat untuk hal-hal yang menyangkut pengaturan eksklusif atau noneksklusif dan besarnya kewenangan penerima lisensi.

Untuk melindungi pemegang lisensi dari penggunaan teknologi yang dilensikan untuk bersaing secara langsung dengan pemberi lisensi, lisensor mungkin mencoba membatasi pemegang lisensi untuk hanya menjual di negara asalnya saja. Pemberi lisensi mungkin juga mengikat secara kontraktual pemegang lisensi untuk tidak terus menggunakan teknologi tersebut setelah kontrak tersebut berakhir.

Rahasia dagang merupakan informasi atau pengetahuan rahasia yang mempunyai nilai komersial, yang berada dalam lindungan hak cipta, dan yang mana untuk itu dibuat langkah-langkah untuk tetap menjaga kerahasiannya. Rahasia dagang termasuk proses manufacturing, formula, rancangan, dan daftar pelanggan. Untuk melindungi penyingkapannya lisensi rahasia dagang yang tidak dipatenkan harus dihubungkan dengan setiap karyawan yang mempunyai akses ke informasi yang Serikat, rahasia dagang dilindungi oleh undang-undang negara bagian daripada undang-undang federal.

1.2.3. Aspek Antitrust

Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau hukum/undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis trust - sekarang umum dikenal sebagai kartel. Contoh :

Ø Amerika Serikat v. Addyson Pipe & Steel Company (1898)

-   Naked vs. Ancillary price fixing.

-   Enam perusahaan pipa baja yang mengendalikan lebih dari 50% pasar di bagian barat dan tengah Amerika Serikat berkolusi untuk menaikkan harga pipa di pasar itu.

-   Pembentukan kartel tak hanya mereduksi kompetisi, untuk itu langsung terhitung ilegal. Penetapan harga yang “naked” atau terbuka adalah per se ilegal, tanpa harus melihat alasan di belakangnya. Walau demikian, saat reduksi kompetisi ini adalah pertimbangan kedua dari kartel atau merger, maka menguji alasan mengapa terjadi kartel atau merger harus dilakukan.

1.3.  Analisis

Analisis lingkungan ini berkaitan dengan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hukum ekonomi. Usahawan dan masyarakat pada umumnya melecehkan peran etika bisnis. Lemahnya pranata hukum menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian usaha. Hal ini menimbulkan sebagian pengusaha mencari cara agar dapat merebut pangsa pasar karena tidak adanya batasan tentang besarnya pangsa pasar yang biasanya diatur dalam Hukum Persaingan Ekonomi. Di samping itu kurang mandirinya fungsi hukum menyebabkan banyak usahawan terkesan selalu berusaha untuk mencari celah untuk memperoleh keuntungan bisnis. Jadi, lemahnya pranata hukum ekonomi ini justru memberikan efek yang menguntungkan bagi perusahaan.

Hubungannya dengan Negara Republik Indonesia adalah pemerintah Indonesia perlu menegakan hukum lingkungan legal dan peraturan, yaitu hukum internasional dalam perdagangan internasional. Karena peran pemerintah dalam hukum internasional sangatlah penting. Pemerintah merupakan bagian integral dari setiap aktivitas bisnis domestik dan luar negeri. Karenanya, setiap perusahaan global dipengaruhi oleh lingkungan politik negara asal dan negara tujuan pemasarannya. Lingkungan politik yang ideal bagi setiap perusahaan global adalah pemerintah yang stabil dan bersahabat.

Referensi

http://mata-hari-terbit.blogspot.com/2013/10/lingkungan-legal-dan-peraturan.html

http://timotiusbenu.blogspot.com/2016/06/makalah-pemasaran-internasional.html

http://hakemmaru.blogspot.com/2011/09/lingkungan-politik-hukum-dan-regulasi.html

Lingkungan Sosial Budaya dan Aspek-Aspeknya serta Contoh Kasus

1.1.  Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia mempunyai cipta, rasa, dan karsa yang mendorong nya menciptakan hasil karya yang disebut kebudayaan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan individu lain agar mampu bertahan hidup. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial mendorong terciptanya lingkungan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.

Lingkungan sosial budaya terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Lingkungan sosial adalah kekuatan masyarakat dan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang memengaruhi tingkah laku dan interaksi mereka .

Lingkungan budaya adalah keadaan sistem nilai budaya, ada istiadat, dan cara hidup masyarakat yang  mengelilingi kehidupan seseorang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam lingkungan sosial budaya berlaku sistem yang memengaruhi cara hidup manusia dalam bermasyarakat sistem yang berlaku tiap tiap lingkungan sosial budaya berbeda satu sama lain, misalnya sistem yang berlaku di lingkungan rumah berbeda dengan sistem lingkungan sekolah, dirumah tidak ada peraturan yang mengharuskan memakai pakaian seragam. Inti nya, jika ingin bertahan disuatu lingkungan sosial budaya tertentu, harus mampu beradaptasi dan mematuhi sistem aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.

Lingkungan sosial dan budaya dapat mempengaruhi  pemasaran produk industri di seluruh dunia dan sebaiknya harus dikenali dengan baik untuk merumuskan rencana rencana jitu dalam menjalankan pemasaran global. Budaya juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkah laku konsumsi.

Pemasaran global dilakukan dalam sebuah lingkungan yang selalu berubah oleh adanya bauran ekonomi, adanya budaya, dan adanya tekanan sosial. Sehingga pemasar global harus paham betul tiga aspek tersebut agar mampu menjalanankan transaksi komersial dalam memasarkan produk. Maka antara eksekutif pemasaran dan manajer pasar asing haruslah saling memupuk rasa percaya.

1.2.  Teori

1.2.1. Aspek Dasar Budaya

Bagi pemasaran internasional, pencarian budaya universal merupakan hal yang sangat bermanfaat. Budaya universal adalah modus tingkah laku yang ada dalam setiap budaya, keanekaragaman budaya di dunia ternyata hanya merupakan cara yang berbeda untuk mencapai sesuatu yang sama. Jadi para pemasar internasional dapat melakukan standarisasi berbagai aspek program pemasaran, sejauh aspek lingkungan budaya bersifat universal.

Ada 7 unsur kebudayaan yang disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan universal menurut C. KLUCKHOHN, sebagai berikut :

1)   Sistem Pencaharian Hidup

2)   Sistem Peralatan dan Teknologi

3)   Sistem Organisasi Kemasyarakatan

4)   Sistem Pengetahuan

5)   Bahasa

6)   Kesenian

7)   Sistem Religi dan Upacara Keagamaan

1.2.2. Komunikasi dan Negosiasi

Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Misalnya, “ya” dan “tidak” dipergunakan dengan cara yang berbeda antara Negara Jepang dan Negara barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dalam bahasa inggris jawaban “ya” atau “tidak” atas sebuah pertanyaan didasarkan pada apakah jawabannya mengiyakan atau menolak. Dalam bahasa Jepang, tidak demikian. Jawaban “ya” atau “tidak” dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi.

1.2.3. Pengaruh Pemasaran Produk Industri

Berbagai faktor budaya yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai pengaruh penting pada pemasaran produk industri di seluruh dunia dan harus dikenali dalam merumuskan rencana pemasaran global. Beberapa produk industri dapat menunjukkan sensitivitas lingkungan yang rendah, seperti dalam kasus chip komputer, misalnya, atau tingkat tinggi, seperti dalam kasus generator turbin yang mana kebijakan pemerintah untuk “pembelian nasional” menunjukkan bahwa tawaran dari penawar asing itu tidak menguntungkan.

1.2.4. Pengaruh Pemasaran Produk Konsumen

Pengamatan dan studi menunjukkan bahwa tanpa tergantung pada kelas sosial dan pendapatan, budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi, penggunaan media, dan kepemilikan barang yang tahan lama. Produk konsumen mungkin lebih peka terhadap perbedaan budaya daripada produk industri. Rasa lapar merupakan suatu kebutuhan fisiologis dasar dalam hirarki Maslow; semua orang butuh makan, tapi apa yang akan kita makan sangat dipengaruhi oleh budaya.

1.2.5. Contoh Kasus

McDonald’s ketika memasuki pasar India pada akhir 1990an, mengganti Big Mac-nya yang terbuat dari daging sapi menjadi “Maharaja Mac” yang terbuat dari daging kambing ketika ia membuka operasinya di India. Selain itu, ia juga membagi menunya ke dalam kategori vegetarian dan non-vegetarian. India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu adalah pemuja sapi. Sapi dianggap sebagai binatang yang sakral di negara tersebut. Selain itu, mayoritas dari kaum Hindu adalah vegetarian. McDonald’s sebagai perusahaan global dalam hal ini menyesuaikan diri dengan budaya lokal India.

Disini kita dapat melihat bahwa McDonald’s melakukan beberapa kajian lingkungan eksternal sebelum memasuki pasar India, terutama pada aspek-aspek budaya, norma, nilai, dan kepercayaan/agama. Tentu saja McDonald’s juga telah mempertimbangkan variabel lainnya seperti ekonomi dan politik. Pembukaan restoran McDonald’s pertama di India dilakukan beberapa tahun setelah pemerintah membuka pintu masuk investasi asing bagi industrinya.

McDonald’s yang masuk ke India beberapa tahun setelah KFC telah mempersiapkan diri untuk menghindari ancaman-ancaman berupa protes dan demostrasi. Selain itu juga, berusaha menangkap peluang dengan menyesuaikan menu dengan kaum mayoritas di India. Meskipun perusahaan sempat tersangkut kasus hukum (akibat adanya kandungan ekstrak sapi di minyak penggoreng kentangnya) namun kerugian yang dihadapi tidak separah KFC.

1.3.  Analisis

Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing, jika ingin berhasil, harus menanggalkan enosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah, yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang dan tata caranya.

Menurut contoh kasus diatas, Mc’Donalds dalam mendistribusikan produknya di India mengganti Big Mac-nya yang terbuat dari daging sapi menjadi “Maharaja Mac” yang terbuat dari daging kambing. Karena di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu adalah pemuja sapi. Sapi dianggap sebagai binatang yang sakral di negara tersebut. Selain itu, mayoritas dari kaum Hindu adalah vegetarian. Oleh sebab itu, McDonald’s sebagai perusahaan global dalam hal ini menyesuaikan diri dengan budaya lokal India.

Referensi

http://blogelaila.blogspot.com/2013/12/lingkungan-pemasaran-global.html

http://tanmorib.blogspot.com/2013/01/lingkungan-sosial-dan-budaya-pemasaran.html

http://ips-mrwindu.blogspot.com/2015/03/unsur-unsur-budaya-universal.html

http://marketingheryanto.blogspot.com/2012/06/pemasaran-global-dan-sosial-budaya.html